Tugas dan Wewenang Bank Indonesia sebagai Lembaga Perbankan

Tugas dan Wewenang Bank Indonesia sebagai Lembaga Perbankan

Wewenang Bank Indonesia

Pengaturan dan pengawasan bank oleh Bank Indonesia meliputi wewenang sebagai berikut:

Kewenangan memberikan izin (right to license), yaitu kewenangan untuk menetapkan tatacara perizinan dan pendirian suatu bank. Cakupan pemberian izin oleh Bank Indonesia meliputi pemberian izin dan pencabutan izin usaha bank, pemberian izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank, pemberian persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, pemberian izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.

Kewenangan untuk mengatur (right to regulate), yaitu kewenangan untuk menetapkan ketentuan yang menyangkut aspek usaha dan kegiatan perbankan dalam rangka menciptakan perbankan sehat yang mampu memenuhi jasa perbankan yang diinginkan masyarakat.

Kewenangan untuk mengawasi (right to control), yaitu kewenangan melakukan pengawasan bank melalui pengawasan langsung (on-site supervision) dan pengawasan tidak langsung (off-site supervision). Pengawasan langsung dapat berupa pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus,yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang keadaan keuangan bank dan untuk memantau tingkat kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku serta untuk mengetahui apakah terdapat praktik-praktik yang tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha bank. Pengawasan tidak langsung yaitu pengawasan melalui alat pemantauan seperti laporan berkala yang disampaikan bank,laporan hasil pemeriksaan dan informasi lainnya. Dalam pelaksanaannya, apabila diperlukan Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank termasuk pihak lain yang meliputi perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait, pihak terafiliasi dan debitur bank. BI dapat menugasi pihak lain untuk dan atas nama BI melaksanakan tugas pemeriksaan.

Kewenangan untuk mengenakan sanksi (right to impose sanction), yaitu kewenangan untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terhadap bank apabila suatu bank kurang atau tidak memenuhi ketentuan. Tindakan ini mengandung unsur pembinaan agar bank beroperasi sesuai dengan asas perbankan yang sehat.

Tugas Bank Indonesia

Tugas pengaturan dan pengawasan bank merupakan salah satu tugas Bank Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 Undang-Undang Bank Indonesia. Dalam rangka melaksanakan tugas ini, BankIndonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu bank, melaksanakan pengawasan bank, serta mengenakan sanksi terhadap bank. Selain itu, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan‐ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati‐hatian.

Sesuai dengan kewenangan di bidang perizinan, Bank Indonesia yaitu:

  1. Memberikan dan mencabut izin usaha bank;
  2. Memberikan izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank;
  3. Memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank;
  4. Memberikan izin kepada bankuntuk menjalankan kegiatan‐kegiatan usaha tertentu.

Pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia meliputi pengawasan langsung dan tidak langsung. Bank Indonesia berwenang mewajibkan bank untuk menyampaikan laporan, keterangan, dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dimana hal ini dapat dilakukan terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait dan pihak terafiliasi dari bank apabila diperlukan. Pemeriksaan terhadap bank dilakukan secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan dan dapat dilakukan terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait dan pihak terafiliasi dari bank apabila diperlukan.

Bank dan pihak lain tersebut wajib memberikan kepada pemeriksa:

  1. Keterangan dan data yang diminta;
  2. Kesempatan untuk melihat semua pembukuan, dokumen, dan sarana fisik yang berkaitan dengan kegiatan usahanya;
  3. Hal‐hal lain yang diperlukan seperti salinan dokumen yang diperlukan dan lain‐lain.

Pengalihan tugas pengawasan bank dalam Undang-Undang Bank Indonesia ditetapkan bahwa tugas mengawasi bank akan dialihkan kepada lembaga pengawasan sektor jasa keuangan independen. Tugas yang dialihkan kepada lembaga ini tidak termasuk tugas pengaturan bank serta tugas yang berkaitan dengan perizinan. Lembaga pengawasan independen ini akan melakukan pengawasan terhadap semua lembaga jasa keuangan seperti bank, asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan serta badan‐badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.
Klasifikasi Defenisi Konsumsi

Klasifikasi Defenisi Konsumsi

Konsumsi diartikan sebagai sebuah kegiatan manusia dalam menghabiskan nilai guna suatu barang baik itu sekaligus ataupun dengan perlahan. Secara umum defenisi konsumsi tersebut bisa dikelompokkan menjadi dua macam. Berikut pengelompokkan konsumsi.

Konsumsi berdasarkan nilai guna

(1) Konsumsi adalah suatu aktifitas memakai atau menggunakan suatu produk barang atau jasa yang dihasilkan oleh para produsen atau konsumsi juga berarti segala tindakan menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang dan jasa. Perusahaan atau perseorangan yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen.

(2) Konsumsi juga berarti setiap kegiatan memanfaatkan, menghabiskan kegunaan barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan demi menjaga kelangsungan hidup. (Arif, 2010: 4)

(3) Menurut Indriani dalam jurnalnya “Produksi, Konsumsi, Distribusi dan Ekonomi Kerakyatan”, konsumsi merupakan tindakan pemenuhan kebutuhan atau tindakan menghabiskan dan atau mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa

Konsumsi berdasarkan pencapaian tingkat kepuasan

(1) Konsumsi juga diartikan setiap penggunaan atau pemakaian barang-barang dan jasa-jasa yang secara langsung dapat memuaskan kebutuhan seseorang.

(2) Konsumsi menurut IDKF Bogor, adalah suatu kegiatan manusia yang secara langsung menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya dengan tujuan untuk memperoleh kepuasan yang berakibat mengurangi ataupun menghabiskan nilai guna suatu barang/jasa. Contoh dari kegiatan konsumsi antara lain: makan, minum, naik kendaraan umum, menonton film dibioskop.

(3) Adapun menurut Oxlay dalam artikelnya “Konsumen dan Pengertian Konsumsi”, konsumsi merupakan kegiatan seseorang atau kelompok dalam menggunakan, memakai, atau menghabiskan barang dan jasa dengan maksud memenuhi kebutuhan hidupnya.

(4) Pengertian konsumsi menurut Rosyidi adalah penggunaan barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan manusiawi (the use of goods and services in the satisfaction of human want). Konsumsi haruslah dianggap sebagai maksud serta tujuan yang esensial dari produksi.
Pengertian dan Defenisi Pola Konsumsi

Pengertian dan Defenisi Pola Konsumsi

Arti dari kata Pola menurut KBBI adalah contoh gambar yang digunakan dalam membuat batik, tenun yang terbuat dari potongan kertas sebagai model atau bentuk struktur. Lebih luas ini bisa disebut sebagai sistem, usaha atau cara kerja.
Untuk kata konsumsi berasal dari bahasa latin dengan arti menghabiskan. Secara ekonomis, maksud menghabiskan di sini adalah menghabiskan nilai guna barang atau jasa baik secara sekaligus ataupun dengan tahap demi pemenuhan kebutuhan.

Merujuk pada pengertian dua kata di atas, pola konsumsi bisa dijelaskan sebagai model atau bentuk struktur bagaimana manusia menghabiskan nilai guna sebuah barang atau jasa.

Beberapa ahli menyebutkan pengertian pola konsumsi,
Menurut Prasetjo  “pola konsumsi secara sederhana didefinisikan sebagai bagaimana seseorang hidup (how one lives), termasuk bagaimana seseorang menggunakan uangnya, bagaimana ia mengalokasikan waktunya dan sebagainya”.

Menurut Mowen dan Minor (2001) , pola konsumsi didefinisikan secara sederhana sebagai “bagaimana seseorang hidup”. Pola konsumsi menunjukkan bagaimana seseorang hidup, bagaimana mereka membelanjakan uangnya dan bagaimana mereka mengalokasikan waktu mereka. Pola konsumsi dapat berubah, akan tetapi perubahan ini bukan disebabkan oleh berubahnya kebutuhan. Kebutuhan pada umumnya tetap seumur hidup, setelah sebelumnya dibentuk dimasa kecil. Perubahan ini bisa terjadi karena nilainilai yang dianut konsumen yang berubah akibat pengaruh lingkungan.
Pengertian dan Fungsi Manajemen Keuangan

Pengertian dan Fungsi Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan adalah sebuah proses berupa kegiatan keuangan perusahaan yang berkaitan dengan mendapatkan dana perusahaan besar dengan pengorbanan biaya perusahaan yang minimum. Tujuan manajemen keuangan adalah untuk mencapai tujuan keuangan yang telah ditargetkan.
ruangbelajarekonomi.blogspot.com
Pengertian manajemen keuangan menurut seorang ahli, Horne dan Wachowixz, dalam buku Fundamental of Financial Management adalah, Manajemen keuangan berhubungan dengan perolehan aset, dana dan manajemn aset dengan dasar beberapa tujuan umum.

Secara khusus, manajemen keuangan adalah gabungan dari ilmu  dan seni yang topiknya mengkaji dan menganalisa bagaimana seorang manajer keuangan memberdayakan keuangan perusahaan, mengelola perihal keuangan perusahaan tersebut.

Fungsi Manajemen Keuangan

Fungsi utama manajemen keuangan adalah tentang hal yang berhubungan dengan deviden, pembiayaan dan keputusan investasi. Adapun bisa disimpulkan fungsi manajemen keuangan tersebut sebagai berikut,
  1. Fungsi Penggunaan atau Pengalokasian Dana dimana dalam pelaksanaannya manajemen keuangan harus mengambil sebuah keputusan investasi ataupun pemilihan alternatif investasi.
  2. Fungsi Perolehan Dana yang juga sering disebut sebagai fungsi mencari sumber pendanaan dimana dalam pelaksanaannya manajemen keuangan harus mengambil sebuah keputusan pendanaan atau pemilihan alternatif pendanaan (financing decision).

Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah gambaran kondisi keuangan dari usaha dalam periode waktu tertentu. Laporan keuangan akan menjadi media dalam penialaian kondisi ekonomi dan prestasi perusahaan tersebut.

Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi, maksudnya laporan ini adalah alat komunikasi untuk data keuangan. Beberapa macam laporan keuangan yang dikenal seperti Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Posisi Keuangan.
Pengertian Infrastruktur secara Ekonomi

Pengertian Infrastruktur secara Ekonomi

Sering mendengar kita bahwasanya infrastruktur menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi. Nah apa yang dimaksud dengan infrastruktur tersebut?

Pengertian infrastruktur bisa dijelaskan sebagai fasilitas fisik dalam mengembangkan dan membangun fungsi publik melalui penyediaan barang dan jasa. Biasanya fasilitas ini bisa digunakan dengan gratis atau kalaupun berbayar berkemungkinan terjangkau.

Peran infrastruktur sangat berpengaruh pada kegiatan ekonomi. Dengan peningkatan infrastruktur maka akan menentukan kegiatan produksi. Infrastruktur yang mapan pastinya akan menciptakan efisiensi dalam produksi dan distribusi, sehingga masyarakat bisa memperoleh barang dengan harga yang tidak terlalu tinggi, imbasnya kesejahteraan ekonomi akan semakin terdekati.

Andil pemerintah tentang Infrastruktur tercermin dalam Perpres no 42 tahun 2005. Jenis infrastruktur yang disediakan dan di atur daerah adalah jalan, transportasi, sanitasi dan air minum, irigasi, telematika, ketenaga listrik dan pengangkutan Migas.

Dalam pengadaan infrastruktur tidak menutup kemungkinan pemerintah menggandeng perusahaan swasta. Karena mungkin saja pengadaan tersebut membutuhkan dana yang besar.
Apa yang Dimaksud dengan Ukuran Perusahaan?

Apa yang Dimaksud dengan Ukuran Perusahaan?

Sering kali kita mendengar mengenai ukuran perusahaan. Apa yang dimaksud dengan ukuran perusahaan? Pengertian ukuran perusahaan adalah peng-klasifikasi-an perusahaan menjadi kelompok besar, sedang dan kecil. Skala perusahaan ini digunakan dalam cerminan besar kecilnya perusahaan berdasarkan keseluruhan aset perusahaan.

Dalam pengertian lain, ukuran perusahaan ditinjau dari total aktiva perusahaan yang biasanya dilihat pada akhir tahun. Termasuk total penjualan, total aset dan tingkat penjualan.

Pentingnya klasifikasi perusahaan ini akan menentukan masa depan perusahaan. Perusahaan skala besar tentu mudah memperoleh investor untuk menambah dana modal.
Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penerapan desentralisasi atau otonomi daerah adalah usaha dalam penyelenggaraan pemerintah pusah yang diwenangkan pada pemerintah daerah, termasuk dalam hal pembiayaan. Berbicara anggaran pembiayaan tentu meliputi pendapatan dan pembelanjaan daerah itu sendiri.

Dalam UU no 22 tahun 1999 mengenai keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah menjelaskan bahwa penyelenggaraan tugas pemerintah di daerah dibiayai dari dan atas beban anggaran pendapatan belanja negara dengan sumber berasa dari pendapatan asli daerah.

Defenisi atau pengertian pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber wilayah daerah itu sendiri yang dipungut atas dasar Perda sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sumber pendapatan asli daerah tersebut yaitu,
bisnis dengan keluarga

Pajak Daerah

Pajak Daerah menurut UU no 28 tahun 2009 Pajak Daerah adalah kontribusi kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperlian daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak ini terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak reklame, Pajak Mineral bukan Logam, Baruan, Pajak Air Tanah, Pajak Parkir, Pajak penerangan Jalan, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak sarang Burung Walet, Pajak Bea berolehan Hak tanah dan Bangunan.

Peran pajak daerah ini adalah sebagai sumber pendapatan daerah (budgetary) dan sebagai alat pengatur (Regulatory).

Retribusi Daerah

Pencabutan UU no 18 tahun 1997 diganti dengan UU no 28 tahun 2009 diubah berdasarkan UU no 34 tahun 2000.  Pemberlakuan UU Pajak dan Retribusi daerah tersebut memberikan kesempaan daerah untuk mendapatkan sumber pendapatan daerah.

Ada 30 jenis retribusi yang bisa dipungut untuk kepentingan pendapatan daerah. Untuk lebih sederhana dikelompokkan menjadi 3 klasifikasi retribusi daerah, yaitu:
  1. Retribusi Jasa Umum yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
  2. Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 
  3. Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan daerah sebagai pembayarann atas pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Hasil Pengelolaan Milik Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah ini dikelompokan berdasarkan UU no 33 tahun 2004. Tercakup di dalamnya laba dan penyertaan modal BUMD, BUMN dan perusahaan swasta.

Hasil laba tersebut akan masuk pada kas daerah yang akan digunakan untuk menambah pendapatan daerah.

Lain Lain

Tercantum juga dalam UU no 33 tahun 2004, pendapatan asli daerah lain yang sah. Yang termasuk dalam pendapatan asli daerah yang sah diluar pajak, retribusi dan hasil pembagian pengelolaan usaha yaitu:
  1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
  2. Jasa giro.
  3. Pendapatan bunga.
  4. Keuntungan adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
  5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaaan barang ataupun jasa oleh pemerintah.

Loading...