Istilah dan Dasar Hukum Perpajakan Indonesia

   
Topik bahasan kali ini adalah dasar hukum perpajakan di Indonesia dan Istilah Istilah dalam perpajakan. Sebagai hal yang dilakukan oleh negara tentu pemungutan pajak di dasarkan pada sebuah hukum. Hal ini akan menguatkan pihak pihak pemungut pajak sehingga bisa ‘memaksa’ wajib pajak untuk membayar pajak. 
istilah dalam perpajakan dan dasar hukum perpajakan
Amnesti Pajak, program untuk menghapus sanksi pajak
Jika tidak ada dasar hukum, maka pelaksanaan pajak tentu bisa dibilang melanggar undang undang. Menyangkut ini masalah uang apa lagi. Tanpa kekuatan hukum wajib pajak bisa saja menuntut pemungut pajak dengan tuntuan pemerasan. Di sinilah peran dasar hukum tersebut agar tidak terbentuknya kekuatan menghindari pajak dan wajib pajak dibilang melanggar pajak karena tidak melaksanakan hukum (membayar pajak).

Dasar Hukum Perpajakan Indonesia

Dasar hukum perpajakan di Indonesia berdasarkan Undang Undang no 6 Tahun 1983. Revisi terakhir pada undang undang mengenai perpajakan telah diperbaharui di tahun 2009 dalam Undan Undang no 16 tahun 2009.

Undang undang yang dijadikan sebagai dasar hukum perpajakan ini bisa saja berubah rubah. Ini disesuaikan dengan kondisi yang terjadi. Perubahan undang undang tersebut dilakukan oleh pihak pihak yang terlibat dalam pembuatan undang undang di Indonesia.

Salah satu penambahan undang undang dalam perpajakan adalah seperti undang undang pendukung dalam pelaksanaan ketertiban pajak. Contohnya pemerintah pembuat undang undang baru penghapusan sanksi pajak melalui program amnesti pajak. Terkait : Pengertian dan Cara Mengajukan Amnesti Pajak (Tax Amnesty).

Istilah Istilah dalam Perpajakan

Ketika terjadi pembayaran pajak akan melibatkn unsur unsur tertentu. Unsur tersebut misalkan penerima/pemungut pajak, orang yang membayar pajak dan sejumlah uang yang dibayarkan dalam memenuhi kewajiban ini. Untuk lebih mempermudah penyebutan istilah yang terlibat dalam hal tersebut, berikut istilah istilah dalam perpajakan.

Pajak, pengertian pajak adalah sumbangan wajib warga negara yang berhutang baik secara pribadi ataupun kelompok/badan kepada negara. Sumbangan tersebut bersifat memaksa. Aturan dalam pemungutan pajak ini dimana telah di atur oleh undang undang. Ketika pembayaran pajak, warga negara yang membayar tidak diberikan balasan secara langsung. Tetapi manfaat pajak ini ditujukan untk pembiayaan penyelenggaraan negara.

Wajib Pajak, pengertian wajib pajak adalah pihak (pribadi/kelompok/badan) yang dikenakan kewajiban membayar pajak. Dalam hal ini hak dan kewajiban wajib pajak (pembayar pajak) akan di atur oleh undang undang yang berlaku.

Badan, pengertian badan dalam perpajakan adalah sekelompok orang atau bisa berupa modal yang memiiki kesatuan dalam melakukan sebuah usaha ataupu non-usaha dengan satu tujuan yang sama. Badan ini bisa berupa perseroan terbatas (PT), Perseroan komanditer (CV), dan bentuk perusahaan lainnya. Termasuk di sini organisasi sosial seperti organisasi massa (ormas), yayasan, organisasi politik (partai politik) dan bentuk organisasi lainnya sebagaimana yang telah di atur undang undang.

Masa Pajak, pengertian masa pajak adalah perioda waktu yang dijadikan patokan dalam menghitung, membayarkan dan melaporkan jumlah pajak. Hal ini diatur dalam undang undang KUP. Masa pajak misalnya ada yang 1 bulan kalender, atau jangka waktu lainnya.

Tahun Pajak, pengertian tahun pajak adalah periode pajak dalam waktu setahun kalender. Tetapi beberapa wajib pajak (biasanya perusahaan) bisa saja mengajukan permohonan lain. Jika dalam perusahaan tersebut perhitungan tahun buku tak sama dengan tahun kalender.

Pajak yang terutang. Pengertian pajak terutang adalah jumlah tagihan pajak yang harus dibayarkan pada periode tertentu. Baik itu pada mmasa pajak ataupun tahun pajak. Jumlah ini akan diatur sesuai kemampuan masyarakat oleh undang undang.

Surat Paksa, pengertian surat paksa dalam perpajakan adalah surat perintah pembayaran pajak. Surat ini biasanya akan diberikan kepada para pembayar pajak yang tidak memenuhi kewajiban pada waktunya.

Kredit pajak,
merupakan perhitungan nilai pajak yang harus dibayarkan wajib pajak. Perhitungan ini biasanya dilakukan pada pajak penghasilan (PPh) dan Pajak pertambahan Nilai (PPn). Pada perhitungan ini semua kewajiban pajak dihitung setelah mengurangi semua penghasilan dengan pendapatan yang tidak kena pajak. Terkait : Daftar Penghasilan Tidak Kena Pajak /PTKP 2016.

dalam:

Share:

Loading...

Postingan Terkait

No comments:

Post a Comment